Transjakarta Kaji Layanan ke Bandara Soetta

Transjakarta, jelas Welfizon, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kemudian, karena layanan itu merupakan layanan lintas wilayah dengan Tangerang, harus ada pembahasan juga dengan Tangerang dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

”Karena layanan ke bandara bukan di wilayah DKI Jakarta, Transjakarta harus memiliki izin trayek untuk melintasi wilayah karena melibatkan Dishub DKI dan Dishub Tangerang,” kata Welfizon.

Baca Juga: Jurus Hadapi Kemacetan di Jam Sibuk dengan Layanan 35 Menit Transjakarta

Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta Daud Joseph dalam kesempatan tersebut menjelaskan, karena masih dalam kajian, untuk titik penjemputan dan titik penurunan penumpang masih belum diputuskan.

Untuk sementara, kata Joseph, titik penjemputan penumpang akan ada di dua titik. Pertama titik paling dekat dengan perbatasan, yaitu Terminal Kalideres di Jakarta Barat melewati Rawa Bokor dan akan berhenti di depan kantor PT Angkasa Pura. Kedua, sesuai usulan PT Angkasa Pura, Transjakarta diminta menjemput penumpang di wilayah Pondok Gede untuk melayani di wilayah Jakarta Timur.

”Namun, tentunya semakin jauhnya lintasan, pasti implikasinya ke wilayah subsidi yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Adapun untuk angkutan nonsubsidi bisa juga menggunakan beberapa titik penjemputan. Misalnya di Pantai Indah Kapuk.

Melihat potensi penumpang, bisa jadi bakal ada dua jenis layanan, subsidi dan nonsubsidi. Transjakarta juga masih mengkaji jenis bus yang akan dioperasikan di layanan tersebut karena ada kemungkinan Transjakarta akan mengoperasikan bus Transroyal dan bus Transjakarta konvensional sesuai jenis layanan. Transroyal untuk melayani penumpang nonsubsidi dan bus konvensional melayani penumpang subsidi.

Namun, untuk potensi penumpang yang bakal naik menuju dan dari bandara, menurut Joseph, sementara bisa dilihat dari angkutan-angkutan yang sudah terlaksana. Misalnya angkutan dengan menggunakan airport connection.

”Jumlahnya mungkin lebih valid kalau kita ambil dari para operator-operator seperti Sinar Jaya, Lorena, PPD, DAMRI. Mereka sudah punya angkanya,” kata Joseph.

Namun, itu adalah angka untuk penumpang komersial atau nonsubsidi. Untuk penumpang subsidi, Transjakarta mengakui tidak memiliki pembanding (benchmark) karena yang kelihatan selama ini adalah mereka yang naik sepeda motor atau mobil pribadi.

Baca Juga: Revitalisasi Halte Berlanjut, Transjakarta Diminta Siapkan Pengganti Sementara

Welfizon melanjutkan, layanan ke Bandara Soekarno-Hatta adalah untuk semua pekerja yang bekerja di kawasan bandara itu. Bukan hanya untuk karyawan PT Angkasa Pura.

”Pekerja di wilayah bandara itu banyak sekali, bukan hanya karyawan Angkasa Pura,” kata Welfizon.

Joseph melanjutkan, penyediaan layanan angkutan umum ke bandara ini sama halnya dengan layanan di dalam Jakarta, yaitu untuk menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.

”Ini karena biaya transportasi ke sana tentunya cukup besar. Maka, untuk menyediakan layanan yang aman nyaman dan terjangkau, tentu diperlukan adanya tarif subsidi guna mendukung layanan itu terlaksana,” tutur Joseph.

Welfizon menambahkan, untuk tarif subsidi, yang tengah dikaji juga adalah kemungkinan sebagian subsidi itu ditanggung oleh Angkasa Pura. ”Itu yang lagi kita bicarakan, karena concern-nya, seperti yang tadi disampaikan dałam rapat, dalam memberikan layanan itu kita tidak cuma bicara kuantitas, tetapi kita juga bicara kualitas, bicara efisiensi juga,” katanya.

Untuk bisa menghadirkan layanan aman, nyaman, dan terjangkau ke bandara, Transjakarta tengah membuat kajiannya. Kajian itu mulai dari sisi bisnis finansial, dari sisi operasional layanan, hingga dari sisi regulasi seperti apa.

”Regulasi yang pasti itu sudah lintas wilayah. Kita harus minta izin dari BPTJ, dari sisi bisnis finansial kita lagi lihat. Ini bebannya nanti, kalau business to business, nonsubsidi seperti apa, kita hitung biaya produksi berapa, dan kira kira agar menutupi dan ada sedikit margin seperti apa. Dari sisi operasional ini sedang dibicarakan,” papar Welfizon.

Baca Juga: Transjakarta Tawarkan Nama Halte untuk Kejar Target Pemasukan Selain Tiket Rp 641 Miliar

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo secara terpisah menambahkan, dari kajian yang tengah dilakukan, diharapkan layanan tersebut tidak bersinggungan dengan layanan eksisting, layanan reguler yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara disinggung jumlah bus yang akan dipergunakan untuk layanan, ia menyatakan bus ada dan jumlahnya cukup.