Peremajaan, KCI Bakal Datangkan Tiga Rangkaian Kereta Baru dan Retrofit 19 Sarana
Untuk memenuhi kebutuhan peremajaan kereta komuter, pemerintah akan mendatangkan tiga rangkaian kereta baru pada 2024. Lainnya, upaya retofit 19 sarana dan berkontrak produksi kereta baru dengan PT INKA.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — KAI Commuter menyatakan pemerintah setuju mendatangkan tiga rangkaian kereta baru pada 2024 dari luar negeri dan melakukan retrofit 19 sarana di dalam negeri. Meski langkah itu merupakan bagian dari peremajaan sejumlah rangkaian kereta komuter yang pensiun, pengamat mengingatkan KAI Commuter memperhatikan pelanggan karena tetap ada kekosongan sarana sampai kereta baru siap.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang, Minggu (25/6/2023), menjelaskan, hari-hari ini KAI Commuter dihadapkan pada kebutuhan untuk mengganti sejumlah unit sarana yang ada sekarang karena sudah melampaui masa pakai.
Dari berita Kompas.id yang tayang pada 6 April 2023 disebutan, pada 2023 ini KAI Commuter mesti mengganti 10 rangkaian dan tahun depan 19 rangkaian. Untuk penggantian dan peremajaan kereta itu, pemerintah melakukan rapat-rapat koordinasi.
Dari pembahasan demi pembahasan yang dilakukan pemerintah melalui sejumlah kementrian yang terkait terungkap pemerintah tidak membolehkan KAI Commuter melakukan pengadaan kereta bukan baru dari Jepang untuk menggantikan sarana yang segera dikonservasi atau pensiun. Pemerintah bahkan kemudian memutuskan untuk melakukan pengadaan 16 kereta baru produksi PT INKA atau produksi dalam negeri yang dijadwalkan datang bertahap pada 2025-2026.
Terbaru, dari rapat koordinasi yang melibatkan Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, DJKA, PT KAI, dan juga PT INKA yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (21/6/2023), pemerintah memutuskan membeli tiga sarana baru pada 2024, meretrofit 19 sarana KRL yang dimulai tahun ini, dan mendatangkan 8 sarana baru pada 2027.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba melalui keterangan tertulis menjelaskan, rapat koordinasi dilakukan agar kebutuhan sarana KRL lima tahun ke depan dapat dipenuhi dengan memenuhi regulasi yang saat ini berlaku. Pengadaan unit-unit yang disebutkan itu menjadi upaya pemenuhan kebutuhan sarana KRL melalui skema retrofit untuk replacement atau penggantian sarana yang ada dalam lima tahun ke depan, juga pengadaan sarana KRL baru untuk penggantian dan penambahan kapasitas.
Deddy menyoroti, dengan pengadaan sarana baru, KAI Commuter dan pelanggan senang karena barang baru secara produk lebih bagus dan masa pakai atau life time lebih lama. Namun, barang baru itu datangnya masih lama, dua tahun lagi.
”Infonya kereta baru dari Jepang baru datang pada 2025,” kata Deddy.
Deddy pun menggarisbawahi terkait pengadaan kereta baru tersebut. ”Kalau hanya diminta beli baru kenapa tidak dari dulu saja diputuskan sejak pertengahan 2022 dulu ketika KCI mau impor KRL bukan baru,” ucapnya.
Kemudian, retrofit, lanjut Deddy, perlu waktu lama. ”Teorinya paling cepat sembilan bulan. Bagaimana kalau gagal? Sementara retrofit tidak ada regulasinya, tidak ada standar retrofit,” ujarnya.
Artinya, sampai dengan kedatangan tiga rangkaian kereta baru yang diimpor ataupun dari INKA, pun dengan proses retrofit yang akan dilakukan, akan ada kekosongan sarana dalam tahun 2023-2024. Artinya, pelanggan tetap menjadi korban lagi.
”Saat ini saja (stamformasi) KRL saja sudah banyak dipotong-potong menjadi SF 8. Jadi pendek. Pelanggan tetap jadi korban,” kata Deddy mengkritisi.
Apalagi, pengguna KRL hari-hari ini sudah di angka 850.000 penumpang per hari. Volume tertinggi pada tahun ini adalah 975.000 orang dan diperkirakan terus bertambah.
Purba menambahkan, untuk proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Hal lainnya yang terus dihitung, dikaji, dan dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan termasuk dampak terhadap subsidi atau public service obligation (PSO).
”Itu penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna kedepannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri,” kata Purba.
KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) sebagai Induk Perusahaan, imbuh Purba, secara rutin terus berkoordinasi dengan PT INKA mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit ataupun skema pengadaan sarana baru produksi PT INKA. Langkah itu untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut tidak mengganggu operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek.