Penyintas Kebakaran di Manggarai Dapat Layanan Administrasi Publik Pemprov DKI

Sebelumnya, Sabtu (17/12/2022) sore, sekitar 14 unit rumah induk, dengan 59 bilik kontrakan, hangus dilalap api. Api diduga muncul saat petir menyambar. Lalu, kobaran api kian membesar akibat angin kencang. Meski sementara tidak ada korban jiwa, nilai kerugian atas kejadian tersebut ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar.

Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tebet Lidya Oktavia mengatakan, pelayanan pembuatan ulang berkas-berkas administrasi tersebut hanya dikhususkan bagi para penyintas yang terdaftar sebagai warga Jakarta Selatan. Sementara warga yang terdaftar di luar wilayah Jakarta Selatan akan didata terlebih dahulu.

”Hari ini, kami membuka pelayanan kepada para penyintas kebakaran di RW 001, yakni cetak KTP, KK, KIA, dan Akta Lahir, khususnya warga Jakarta Selatan. Di luar itu, nanti akan saya koordinasikan dengan wilayah terkait untuk proses pencetakan,” ujarnya.

Lidya menambahkan, hingga pukul 12.00, baru 18 kepala keluarga yang datang untuk mengurus berkas administrasi dari total 58 kepala keluarga yang terdampak. Proses mengurus berkas tersebut, lanjut Lidya, cukup dimudahkan dengan sistem catatan digital.

”Dengan menginput nama dan tanggal lahir, data kependudukan bisa diakses. Diusahakan hari ini selesai. Mudah-mudahan itu bisa mempermudah warga terutama dalam mengurus berkas-berkas lain, seperti BPJS, berkas perbankan, serta surat-surat kendaraan,” ujar Lidya.

Yang penting bisa untuk mengurus berkas-berkas lainnya. Untuk saat ini, masih menunggu kepastian dari ganti ruginya kapan dan apakah dalam bentuk uang atau material.

Adi Nugroho (26), penyintas kebakaran, merasa lega karena surat administrasi kependudukan, seperti KK dan KTP, telah tercetak kembali. Adi mengatakan, proses pembuatan surat-surat administrasi tersebut relatif mudah dan sangat membantu untuk mengurus dokumen lain miliknya, seperti buku nikah, surat izin mengemudi, surat-surat perbankan, dan lain sebagainya.

”Yang penting bisa untuk mengurus berkas-berkas lainnya. Untuk saat ini, masih menunggu kepastian dari ganti ruginya kapan dan apakah dalam bentuk uang atau material,” ujar Adi.

Sumiyati (35), penyintas yang mengontrak, menyampaikan, pelayanan administrasi tersebut sangat membantu. Hal itu karena dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalam lemarinya sebagian hangus terbakar.

”Jadi bisa mengurus kartu BPJS, surat-surat kendaraan, dan rekening bank. Kalau buku nikah, itu nanti bisa menyusul,” kata Sumiyati yang telah belasan tahun mengontrak.

Selain kehilangan dokumen-dokumen penting, sejumlah barang dagangan milik suaminya, berupa pakaian dan berbagai macam jenis tas, tidak terselamatkan. Bagi Sumiyati, yang terpenting adalah kesehatan keluarganya. Soal uang dan barang-barang berharga tersebut, lanjut Sumiyati, itu masih bisa dicari dan diurus.

Baca juga: Kelompok Rentan Penyintas Kebakaran di Manggarai Membutuhkan Bantuan

Ketua RW 001 Kelurahan Manggarai Prihatin Budi Santoso mengatakan, pelayanan administrasi sangat membantu penyintas untuk mengurus dokumen-dokumen mereka yang hangus terbakar. Mereka yang terdaftar sebagai warga Jakarta Selatan, lanjut Prihatin, dapat segera mengurus berkas-berkas penting, seperti BPJS, buku nikah, SIM, dan STNK.

”Mayoritas warga sini pendatang sehingga mungkin butuh waktu untuk mencetak dokumen kependudukan mereka. Tapi, yang jelas, warga jadi tidak perl repot datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua sudah bisa diurus di sini,” ujarnya.

Sampai saat ini, bantuan yang diterima para penyintas, antara lain, kebutuhan dasar, seperti logistik, selimut, pakaian, perlengkapan mandi, serta pembuatan ulang berkas-berkas kependudukan mereka yang hangus terbakar. Terkait bantuan berupa pembangunan kembali hunian, para pemilik rumah menerima apa pun keputusan dari pemangku kebijakan.

Hunian

Prihatin menambahkan, pihaknya hanya akan membagikan bantuan berupa uang tunai kepada penyintas yang statusnya sebagai pemilik rumah. Waktu pembagian bantuan tersebut, kata Prihatin, masih menunggu masa tanggap bencana selesai, yakni tujuh hari pasca-kebakaran.

”Sampai saat ini, dana donasi baru terkumpul Rp 4 juta. Itu semua berasal dari donatur nonpemerintah. Nantinya, berapa pun yang terkumpul akan dibagikan secara tunai dan merata,” ujar Prihatin.

Harapan saya, rumah kontrakan ini bisa dibangun kembali. Sebab, selain untuk hunian, juga digunakan untuk pengajian. Berapa pun bantuannya akan saya terima.

Berdasarkan data yang dihimpun di posko pusat tanggap bencana, total pemilik rumah berjumlah 14 orang. Dari jumlah tersebut, tujuh orang merupakan pemilik kontrakan yang masih satu kerabat dengan luas bidang tanah sekitar 950 meter persegi.

Siti Nafisah (53), pengelola tujuh rumah induk kontrakan, mengatakan, tanah tersebut merupakan warisan orangtuanya yang dibagikan untuk ketujuh anaknya. Secara keseluruhan, total pengontrak yang tinggal di tujuh unit rumah induk kontrakan tersebut berjumlah sedikitnya 50 keluarga.

”Harapan saya, rumah kontrakan ini bisa dibangun kembali. Sebab, selain untuk hunian, juga digunakan untuk pengajian. Berapa pun bantuannya akan saya terima,” ujar Siti.

Siti menambahkan, para penghuni kontrakannya rata-rata merupakan pedagang, mulai dari penjual siomai, bakso, cincau, hingga penjahit. Khusus untuk pengontrak harian, Siti mematok harga sebesar Rp 7.000 per hari. Sementara untuk pengontrak bulanan, tarifnya mulai dari Rp 280.000 hingga Rp 400.000 per bulan.

Ketua RT 011 Warsono mengatakan, lahan yang hangus terbakar tersebut merupakan tanah milik negara yang saat ini tengah diurus sertifikatnya. Sejak tahun 2018 sampai saat ini, lanjut Warsono, kepemilikan sertifikat tanah di bantaran Sungai Ciliwung itu tengah diurus dalam bentuk Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”Rata-rata, warga sudah punya Surat Pajak Bumi dan Bangunan. Status lahannya belum ada kelanjutannya karena mentok di dinas. Kalau sudah dapat konfirmasi dari dinas, BPN bisa mengeluarkan sertifikat,” ujar Warsono (Kompas.id, 18/12/2022).

Baca juga: Warga Tunggu Bantuan dan Kepastian Hunian

Ahyat Dasuki (48), adik Siti sekaligus salah satu pemilik rumah induk kontrakan, menyampaikan, dia tidak keberatan jika memang keputusannya nanti lahan tersebut harus dibebaskan. Namun, Ahyat berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi atas keputusan tersebut.

”Kalau memang pemerintah sudah memutuskan untuk dibebaskan, silakan saja. Saya hanya bisa menerima. Tapi, paling tidak ada kompensasi tempat atau relokasi dan jangan sampai nanti kami sudah bangun kembali, tiba-tiba ada keputusan untuk digusur,” kata Ahyat.

Salim (62), penyintas yang statusnya sebagai pemilik rumah, menyatakan, dirinya tidak keberatan atas keputusan pemerintah jika nantinya lahan tersebut digusur. Bagi Salim, selama pemerintah menyiapkan hunian untuk keluarga dan warga lainnya, warga akan menerima keputusan pemerintah.

”Kalau pemerintah sudah mengambil keputusan, kami tidak bisa melawan, yang penting nanti disiapkan tempat penggantinya,” ujar Salim yang telah tinggal selama 12 tahun di sebidang lahan seluas 7 meter x 14 meter tersebut.

Terkait bantuan berupa pembangunan ulang, Salim juga tidak menuntut lebih. Ia bersama istri dan kelima anaknya tetap akan membangun kembali huniannya sekalipun tidak memperoleh bantuan.