Temui Mensesneg, Ahmad Doli Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Memulai penyempurnaan sistem politik di masa pemerintahan baru dianggap tepat lantaran Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan lima tahun mendatang. ”Pemilunya, kan, lima tahun lagi. Jadi kalau setahun penuh, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu. Apalagi bisa selesai juga paket UU politik itu, maka tinggal 4 tahun. Tiga tahun berikutnya kita sosialisasi saja,” tambah Doli.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, Tiga Hakim ”Dissenting Opinion”

DPR juga sudah mengusulkan adanya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada ini sejak 2019. Namun, usulan itu terkendala pandemi Covid-19. Saat ini, menurut Doli, merupakan momen yang tepat untuk perbaikan. Apalagi, setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembuat UU menyempurnakan UU Pemilu sebelum tahun 2029.

Momen lain yang mendorong perbaikan sistem politik adalah pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang melelahkan, mahal, serta perlu penyempurnaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia mahal dan perlu ada penyempurnaan.

Pemilunya, kan, 5 tahun lagi. Jadi kalau setahun penuh, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu. Apalagi bisa selesai juga paket UU politik itu, maka tinggal 4 tahun. Tiga tahun berikutnya kita sosialisasi saja.

Seusai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Golkar menegaskan, penyusunan komposisi kabinet mendatang masih terus dilakukan. Mulai merapatnya partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai merupakan hal yang bagus.

”Dari awal, salah satu pertimbangan kami memberikan dukungan kepada Pak Prabowo ini, kan, ada satu narasi besar yang selalu dia sampaikan, yaitu bagaimana Indonesia ke depan kalau mau maju salah satu syaratnya kita harus tetap bersatu, bersama, solid dan membangun persatuan dan kesatuan,” kata Doli.

Keberlanjutan

Doli juga menegaskan bahwa komposisi kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Prabowo. Prabowo diyakini sudah punya rumusan sendiri dalam pembentukan kabinet mendatang. Menanggapi pertemuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Doli mengaku tak khawatir apabila kursi bagi Golkar nantinya akan berkurang.

Menurut Doli, rumusan komposisi kabinet yang disepakati Prabowo dengan pemimpin parpol KIM belum selesai. Salah satu rumusan tersebut diperkirakan mempertimbangkan penghitungan perolehan suara pada pemilu legislatif lalu. ”Ini pelantikannya masih 20 Oktober, masih panjang. Walaupun saya yakin sudah ada pembicaraan-pembicaraan awal, ya, tapi finalnya nanti masih lama,” ucapnya.

Secara terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengucapkan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi juga menyatakan dukungan penuh pemerintah untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

Presiden Jokowi telah menerima Prabowo dan Gibran pada Rabu (24/4/2024) di Istana Merdeka. Pertemuan itu atas inisiatif dan permohonan Prabowo dan Gibran untuk menyampaikan secara langsung terkait penetapan mereka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Prabowo-Gibran Akhiri Safari Politik dengan Makan Malam di Istana Merdeka

Presiden Jokowi berharap pemerintahan baru yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih langsung bisa bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif dan langkah-langkah presiden dan wakil presiden terpilih untuk merangkul semua komponen bangsa dalam upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Saat ini, persatuan nasional sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak situasi ekonomi-politik global yang tengah bergejolak. Presiden Jokowi juga akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi setelah 20 Oktober 2024.

”Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan fondasinya oleh Presiden Jokowi,” ujar Dwipayana.