Pasar Keuangan Menanti Putusan BI di Tengah Kritikan Dinasti Politik
Pasar keuangan menanti hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga acuan yang akan digelar hari ini
Oleh
MUHAMMAD FAJAR MARTA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Kompas hari ini mengagendakan sejumlah artikel yang semoga menarik buat pembaca. Salah satunya, bagaimana respon Bank Indonesia terhadap tren pelemahan kurs rupiah dan ketidakpastian perekonomian glonal. Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada hari ini.
Sejumlah kalangan menilai suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) akan tetap dijaga pada tingkat 5,75 persen bulan ini jika patokannya adalah inflasi inti yang melandai. Namun di sisi lain tekanan terhadap rupiah saat ini membuka ruang bagi BI untuk menaikkan suku bunga acuan. Hal ini juga menimbang kebijakan Federal Reserve (The Fed) dalam menentukan arah suku bunga acuannya.
Apalagi, jika The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan yang diperkirakan semakin menambah tekanan pada pasar keuangan domestik, serta pada nilai tukar rupiah. Bila suku bunga acuan tidak dinaikkan, maka BI perlu menyiapkan instrumen untuk mendukung stabilitas rupiah.
Berdasarkan data BI, aliran modal asing tercatat keluar Rp 4,32 triliun pada pekan kedua Oktober 2023. Jumlah tersebut terdiri dari jual neto Rp 4,62 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), jual neto Rp 100 miliar di pasar saham, dan beli neto Rp 400 miliar di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Adapun, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 15.731 per dollar AS pada penutupan perdagangan Jisdor Rabu (18/10/2023).
BI awal bulan ini menyampaikan bahwa tingkat suku bunga acuan di 5,75 persen masih cukup untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik. BI memandang bauran kebijakan akan menjadi langkah utama di tengah ketidakstabilan global.
Tema artikel menarik lainnya yang juga akan kami suguhkan ke pembaca adalah tentang politik dinasti, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Munculnya pejabat dengan hubungan keluarga dalam dunia politik berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses politik yang berdampak pada kesenjangan sosial-ekonomi.
Pertanyaannya, kapan Indonesia akan melepaskan diri dari dinasti politik dan menuju budaya demokrasi yang lebih baik.
Sayangnya kekuasaan dinasti politik tidak selalu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dinasti politik cenderung hanya memperkaya keluarga politik dan kroninya saja.
Artikel berikutnya adalah tentang Rice cooker dan masih rendahnya konsumsi listrik nasional. Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan rice cooker secara gratis guna meningkatkan konsumsi listrik dan mengurangi penggunaan LPG. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023, program ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi listrik sebesar 140 GWh dengan membagikan 500.000 unit rice cooker pada tahun 2023.
Ini diperkirakan dapat menghemat konsumsi LPG sekitar 29 juta kilo atau setara dengan 9,7 juta tabung 3 kilogram. Program ini juga bertujuan untuk menjamin akses energi bersih yang berkelanjutan.
Pembagian rice cooker gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah oversupply listrik yang dihadapi PLN. Sebelumnya, pemerintah telah mencoba mengusulkan pembagian kompor listrik gratis, tetapi rencana ini tidak jalan. Pertanyaannya kini, apakah kebijakan kali ini akan efektif?